Diketahui bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) telah menolak proposal pemerintah Pakistan untuk mensubsidi biaya listrik untuk penambangan aset kripto (mata uang virtual) dan sektor industri tertentu. Media lokal "Profit" melaporkan pada tanggal 3.
IMF yang memberikan pinjaman kepada Pakistan mengkhawatirkan bahwa hal itu dapat menambah beban pada pasokan listrik yang sudah mengalami tekanan, serta berpotensi menyebabkan distorsi pasar. Pemerintah Pakistan saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa lembaga internasional untuk merumuskan kembali rencana tersebut.
Pemerintah negara tersebut mengumumkan rencana untuk mengalokasikan 2.000 megawatt (MW) listrik untuk penambangan Bitcoin (BTC) dan pusat data AI (kecerdasan buatan) pada bulan Mei tahun ini. Rencana ini dianggap sebagai tahap pertama dari strategi nasional untuk memanfaatkan surplus listrik negara tersebut, mempercepat revitalisasi ekonomi, dan memasuki ekonomi digital.
Menurut laporan kali ini, tampaknya pemerintah Pakistan juga memiliki rencana untuk mensubsidi biaya listrik di sektor logam selain penambangan mata uang kripto. Skala 2.000 megawatt adalah upaya yang sangat besar untuk strategi suatu negara tunggal, sehingga perkembangan di Pakistan menarik perhatian besar dari bidang mata uang kripto.
Kasus persetujuan masa lalu
Pemerintah Pakistan awalnya mengusulkan bantuan kecil kepada IMF selama enam bulan pada September 2024. Pada waktu itu, IMF khawatir akan dampak negatif di pasar dan menyetujui untuk memberikan subsidi yang dipersingkat menjadi tiga bulan.
Setelah itu, pada bulan November 2024, dia mengusulkan untuk memberikan subsidi untuk menggunakan kelebihan daya untuk penambangan cryptocurrency dan sebagainya, tetapi pada saat itu sudah ditolak.
IMF menjelaskan pada saat itu bahwa alasan penolakan adalah "subsidi ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan mirip dengan insentif pajak yang ditargetkan pada sektor tertentu."
Pakistan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi cryptocurrency yang sangat tinggi, menduduki peringkat ke-9 di dunia dalam Indeks Adopsi Cryptocurrency 2024 dari Chainalysis.
Dengan populasi yang menduduki peringkat kelima di dunia, sekitar 60% dari mereka secara aktif menggunakan smartphone dan internet, serta ketertarikan yang tinggi terhadap mata uang virtual dan teknologi blockchain di kalangan generasi muda berusia di bawah 30 tahun, tren ini semakin menarik perhatian.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
IMF menolak proposal pemerintah Pakistan untuk memberikan subsidi kepada penambangan koin dan sejenisnya.
Diketahui bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) telah menolak proposal pemerintah Pakistan untuk mensubsidi biaya listrik untuk penambangan aset kripto (mata uang virtual) dan sektor industri tertentu. Media lokal "Profit" melaporkan pada tanggal 3.
IMF yang memberikan pinjaman kepada Pakistan mengkhawatirkan bahwa hal itu dapat menambah beban pada pasokan listrik yang sudah mengalami tekanan, serta berpotensi menyebabkan distorsi pasar. Pemerintah Pakistan saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa lembaga internasional untuk merumuskan kembali rencana tersebut.
Pemerintah negara tersebut mengumumkan rencana untuk mengalokasikan 2.000 megawatt (MW) listrik untuk penambangan Bitcoin (BTC) dan pusat data AI (kecerdasan buatan) pada bulan Mei tahun ini. Rencana ini dianggap sebagai tahap pertama dari strategi nasional untuk memanfaatkan surplus listrik negara tersebut, mempercepat revitalisasi ekonomi, dan memasuki ekonomi digital.
Menurut laporan kali ini, tampaknya pemerintah Pakistan juga memiliki rencana untuk mensubsidi biaya listrik di sektor logam selain penambangan mata uang kripto. Skala 2.000 megawatt adalah upaya yang sangat besar untuk strategi suatu negara tunggal, sehingga perkembangan di Pakistan menarik perhatian besar dari bidang mata uang kripto.
Kasus persetujuan masa lalu
Pemerintah Pakistan awalnya mengusulkan bantuan kecil kepada IMF selama enam bulan pada September 2024. Pada waktu itu, IMF khawatir akan dampak negatif di pasar dan menyetujui untuk memberikan subsidi yang dipersingkat menjadi tiga bulan.
Setelah itu, pada bulan November 2024, dia mengusulkan untuk memberikan subsidi untuk menggunakan kelebihan daya untuk penambangan cryptocurrency dan sebagainya, tetapi pada saat itu sudah ditolak.
IMF menjelaskan pada saat itu bahwa alasan penolakan adalah "subsidi ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan mirip dengan insentif pajak yang ditargetkan pada sektor tertentu."
Pakistan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi cryptocurrency yang sangat tinggi, menduduki peringkat ke-9 di dunia dalam Indeks Adopsi Cryptocurrency 2024 dari Chainalysis.
Dengan populasi yang menduduki peringkat kelima di dunia, sekitar 60% dari mereka secara aktif menggunakan smartphone dan internet, serta ketertarikan yang tinggi terhadap mata uang virtual dan teknologi blockchain di kalangan generasi muda berusia di bawah 30 tahun, tren ini semakin menarik perhatian.